WAKAF MENGATASI KEMISKINAN

WAKAF MENGATASI KEMISKINAN

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia secara faktual telah melipat gandakan jumlah penduduk miskin dari ± 25 juta jiwa di akhir tahun 1997 menjadi ± 100 juta jiwa di tahun 1999. Berbagai cara dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain melalui JPS (Jaringan Pengaman Sosial) serta berbagai sumbangan dari dalam dan luar negeri. Sementara itu pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Walaupun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, namun kebijakan pemerintah itu belum mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan persoalan yang menakutkan, yang dapat merajalela dan berpengaruh kepada sistem kehidupan yang lebih makro, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus dilenyapkan.

 Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sendiri tampaknya cukup kesulitan untuk mengatasi masalah ini mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN. Selain itu mengingat Pinjaman Luar Negeri (PLN) Indonesia yang sangat besar, maka alternatif PLN untuk mengatasi masalah menjadi kurang dipertimbangkan.

A.    Fakta Kemiskinan di Indonesia

            Kemiskinan adalah sebuah masalah dari sekian banyak masalah yang ada di negeri ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan elemen masyarakat agar masalah kemiskinan di negeri ini bisa teratasi. Ada upaya yang berhasil, ada pula yang tidak berhasil. Namun demikian, upaya tersebut patut untuk diapresiasi karena ada suatu kemauan untuk menjalankan amanah konstitusi yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

            Kemauan dan upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan di negeri ini harus terus diperkuat. Pasalnya, penanggulangan masalah kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi negeri ini. kemiskinan masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia dalam lima tahun terakhir ini yang harus diselesaikan oleh negara (Kompas, 11 April 2011). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2010 adalah 31, 02 juta. Berarti, dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010, yaitu 237, 64 juta, hanya ada 13% penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan. Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia memang bisa dikatakan rendah namun hal tersebut tetap harus membuat penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama negeri ini.

B.     Gerakan wakaf solusi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat

Syari’at Islam secara garis besar meliputi dua aspek, yakni :

1) ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut ibadah, seperti shalat dan puasa,

2) ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antar sesama manusia (hubungan sosial), yang disebut mu’amalah (dalam arti luas), seperti hukum-hukum tentang perdagangan, keuangan, perbuatan kriminal dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga ajaran yang merupakan ibadah berdimensi sosial, yakni zakat dan wakaf.

Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, wakaf mempunyai filosofi dan hikmah yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan umat. Manfaat ini sudah terbukti dalam sejarah umat Islam, sejak awal sampai kini. Hal tersebut memang sangat tergantung kepada kemampuan umat sendiri untuk mengaktualisasikan filosofi dan hikmah wakaf dalam kehidupan umat. Kini manfaat atau hikmah ini belum diwujudkan secara optimal, yang disebabkan beberapa faktor, baik bersifat internal maupun eksternal. Tetapi faktor internal lah yang lebih menentukan potensi wakaf itu belum aktualisasikan sepenuhnya dalam kehidupan umat, misalnya kurangnya perhatian terhadap potensi wakaf, dan terbatasnya kemampuan para pengelola (nazhir) wakaf untuk mendayagunakan secara efektif dan produktif.

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadits nabi adalah wakaf. Itulah antara lain beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam. Kemudian dari segi keutamaannya, Syaikh Abdullah Ali Bassam berkata, “wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah swt menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf, karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalirkan kebaikan dan mashlahat”. Adapun keutamaan wakaf ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Bagi penerima hasil (mauquf alaih), wakaf akan menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, korban bencana, orang yang tidak punya usaha dan pekerjaan, orang yang berjihad di jalan Alllah swt. Wakaf juga memberi manfaat besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, seperti bantuan bagi para pengajar dan penuntut ilmu, serta berbagai pelayanan kemaslahatan umat yang lain.

Gerakan wakaf harus segera direalisasikan, tentunya dengan kerjasama pemerintah, lembaga/organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat dan masyarakat sepenuhnya. Semoga dengan diterapkannya peraturan perwakafan di Indonesia dan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap wakaf, masalah kemiskinan di Indonesia dapat segera diselasiakan, paling tidak segera diturunkan kuantitasnya. Disamping itu tentunya secata otomatis kualitas umat bisa meningkat menjadi umat yang berkualitas unggul dan bangsa kita bisa lebih makmur dan terwujudlah baldatun thoyibah.

C.    Aternatif Mengatasi Kemiskinan

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis tidak sepakat terhadap solusi penanganan kemiskinan melalui pembuatan RUU Penanganan Fakir Miskin. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan alternatif solusi lainnya untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Berikut merupakan alternatif solusi tersebut:

1.      Optimalisasi lembaga zakat dan wakaf

Lembaga zakat dan wakaf telah diakui keberadaannya di Indonesia sejak lama dan pengaturannya telah mencapai level undang-undang. Selain itu, potensi zakat dan wakaf sangat besar sehingga sangat memungkinkan untuk digunakan guna mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tahun 2011, potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 persen dari total PDB. Sedangkan potensi wakaf di Indonesia, yaitu  potensi  dari wakaf tanah seluas 2.171.041.349. m²  yang tersebar di 414.848 (Data Departemen Agama Tahun 2010) dan potensi wakaf uang yang mencapai Rp 20 triliun per tahunnya (asumsi yang dibuat oleh Mustafa Edwin Nasution).

Agar potensi zakat dan wakaf tersebut bisa dioptimalkan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, diperlukan sinergisitas unsur pemerintah dengan elemen masyakarat, dalam hal ini antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan lembaga amil zakat serta antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nazhir wakaf. Dalam membuat program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan, baik BAZNAS dan BWI maupun amil dan nazhir, sebaiknya berusaha agar program-program tersebut sinergis dan bisa saling melengkapi sehingga tidak ada ada program yang tumpang tindih satu sama lain. Oleh karena itu, BAZNAS dan BWI sebagai elemen pemerintah perlu terus mengayomi amil dan nazhir yang ada di Indonesia agar bisa bergerak bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. 

2.      ‘Perang’ melawan kemiskinan

Ali bin Abi Thalib, salah seorang khulafaur rasyidin, pernah berkata, “Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia niscaya aku akan membunuhnya.” Ucapan Ali bin Abi Thalib tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang harus diperangi, khususnya oleh masyarakat Indonesia. Jika selama ini kita mengenal adanya perang melawan korupsi, perang melawan terorisme, perang melawan narkoba, maka perlu dicanangkan juga perang melawan kemiskinan. Tentunya perang melawan kemiskinan yang dimaksud bukan hanya sekadar slogan dan wacana saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pejabat pemerintah, baik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus menjadi garda terdepan dalam melawan kemiskinan ini dengan cara memberikan contoh untuk peduli terhadap masalah kemiskinan. Sebagai contoh, presiden sebagai kepala pemerintahan menginstruksikan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin (misalnya melalui zakat dan wakaf). Apabila instruksi tersebut tidak dilaksanakan, maka pejabat tersebut akan dikenakan sanksi.

Selain itu, perang melawan kemiskinan juga bisa diwujudkan dalam sosialisasi pelaksanaan zakat dan wakaf secara massif kepada seluruh masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan memiliki kelebihan harta. Diperlukan kerja keras, terutama oleh BAZNAS, BWI serta lembaga-lembaga zakat dan wakaf lainnya, untuk mensosialisasikan pelaksanaan zakat dan wakaf untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, perlu juga diberikan pemahaman bahwa kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh semua elemen di negeri ini. Adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat membangun kepedulian masyarakat Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia melalui zakat dan wakaf.